Dishubkominfo: Subsidi Batik Solo Trans Wajib batik cirebon

21 April 2013, Comments: 0

batik-cirebon-katun-eskrim-batik-trusmi-batik-indonesia-cirebon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

batik cirebon-Dishubkominfo: Subsidi Batik Solo Trans Wajib batik cirebon.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, menilai pemberian subsidi untuk pengadaan dan operasional batik Solo Trans (BST) itu sifatnya wajib. Hal itu tertuang dalam undang-undang No 22/2009 tentang lalu lintas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Soedrajad, ketika ditemui Solopos.com, di kantornya akhir pekan kemarin. Menurutnya kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 139 Ayat 2 UU No 22/2009, yang berbunyi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang dalam wilayah kabupaten/kota batik cirebon.

Yosca sangat menyayangkan pernyataan kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo, beberapa waktu lalu, yang melarang penggunaan subsidi untuk BST dengan alasan dikelola konsorsium. Menurutnya kalangan anggota dewan tersebut harusnya mempelajari lebih dalam tentang UU tersebut. Sehingga adanya subsidi yang diberikan itu tidak dipermasalahkan.

Tarif Mahal

Yosca mengatakan dikelola konsorsium atau tidak, pemberian subsidi itu harus dilakukan oleh pemerintah. Pemberian subsidi itu dilakukan bukan semata untuk kepentingan konsorsium. Akan tetapi subsidi itu diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jasa transportasi tersebut batik cirebon.

Dirinya mencontohkan, jika tidak ada subsidi dari pemerintah, BST yang sudah jalan di koridor I ini tarifnya untuk setiap penumpang mencapai Rp8.200. Akan tetapi karena mendapatkan subsidi maka tarif yang diterapkan untuk setiap penumpang hanya Rp3.500 batik cirebon.

“Kalau tidak diterapkan subsidi, siapa yang mau naik, tarif senilai itu sangat mahal sekali. Selain itu kalau tidak disubsidi siapa yang mau bayar sisa kekurangan operasional,” ujarnya batik cirebon.

Yosca mengatakan di negara-negara berkembang sekalipun transportasi massal masih disubsidi oleh pemerintah. Dirinya menegaskan, pemberian subsidi Rp6 miliar dari Pemkot Solo pada tahun 2013 ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pengadaan maupun operasional BST.

Menurutnya untuk membangun koridor II dan III, diperlukan dana Rp30 miliar-Rp50 milar. Besaran dana itu dipakai untuk pengadaan bus dengan jumlah ideal per koridor sebanyak 25 buah. “Subsidi yang diberikan itu masih sedikit, baru cukup dipakai untuk pengadaan sepuluh bus,batik cirebon belum untuk yang lainnya,”sambungnya batik cirebon.

Dirinya juga berharap ke depan kalangan anggota DPRD tidak lagi mempermasalahkan subsidi tersebut. Sehingga rencana untuk pembangunan transportasi massal yang ada di Solo, dapat terlaksana tanpa halangan apapun.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *